Aku digusur, Ganti rugi dong

Seenggaknya itu kata yang mungkin diucapkan oleh warga yang digusur dari rumahnya mungkin karena tanah tempat dia membangun rumah itu milik negara, tidak ada izin membangun (IMB), atau mungkin tanah sengketa yang tidak jelas juntrungannya. Tapi kali ini, saya hanya membahas kasus pertama, yaitu tanah milik negara. Karena ini sangat mengganggu pikiran saya ketika melihat berita penggusuran di area tertentu karena ada warga yang membangun bangunan di tanah milik negara.

Mungkin alurnya seperti ini. Ada sebidang tanah negara, masih nganggur dan belum dimanfaatkan. Dan posisinya, sedang di daerah yang padat penduduk. Karena tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan fundamental bagi manusia, sebodo amatlah jika disitu kita bangun rumah tempat tinggal. Sepengetahuan saya, tanah kosong milik negara biasanya sudah dipasangi papan yang berisi tulisan “Tanah Milik Negara” atau minimal diberi pembatas. Nah disinilah dimulainya masalah itu. Warga yang dengan enaknya menyerobot tanah itu untuk kepentingan mereka, tanpa izin, lalu memanfaatkan tanah itu sebagai tempat usaha. Pihak pemerintah juga yang melihat kenyataan itu tenang-tenang saja, seakan-akan mereka tidak bersalah.

Tahun demi tahun berlalu, kesalahan yang sudah membudaya itu dibiarkan dengan begitu saja. Lalu apa yang terjadi? ditengah perkembangnya pemerintahan, dan semakin meningkatnya kebutuhan infrastuktur, pemerintah yang sangat bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur ini mulai kebingungan karena rencana mereka tidak berjalan mulus karena tanah negara yang sudah dipatok, sudah dihuni oleh masyarakat. Mulai dari rumah gubuk, lalu semi permanen, hingga rumah beton sudah tumbuh bak jamur di musim hujan. Pemerintah mulai kelabakan, bagaimana cara mengusir warga? dan warga pun merasa berhak, karena mengaku sudah bertahun-tahun tinggal disana. Memang, budaya Indonesia yang kadang masih kolot ini, menganggap yang duluan dan paling senior lah yang paling benar, haha, padahal kebanyakan salah😀.

Akibatnya apa? warga merugi karena bangunannya diruntuhkan, dan pemerintah juga merugi karena harus mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak perlu mereka keluarkan untuk mengganti kerugian warga. Haha, padahal biaya untuk mengawasi tanah agar tidak dimanfaatkan dan digunakan secara liar jauh lebih murah daripada mengganti rugi warga yang sudah menempati tanah negara itu. Inilah problem yang sekarang dihadapi, budaya kita yang “tundalah kegiatan selama masih bisa di tunda” itu sudah terwarisi. 

Bagaimana seandainya masyarakat perlu mengetahui seluk beluk tanah yang akan mereka tempati? sepertinya mereka perlu sekali-kali berkunjung ke dinas tata kota, atau semacam badan perencana daerah yang memiliki master plan pembangunan ke depannya. Dan kedepannya, kita tidak perlu repot membereskan barang dengan buru-buru karena satpol PP telah menunggu di depan pintu. Dan bagi pemerintah, secepatnya, mengusir 1 bangunan lebih nyaman dan singkat daripada mengusir ratusan bahkan ribuan kepala keluarga dari rumah tinggalnya. Bahkan saya jijik sekali mendengar pengakuan warga yang mengatakan bahwa mereka mendapat izin tinggal disana dengan memberi upeti ke oknum tertentu. Masih saja ada orang seperti itu di dunia ini!

Intinya, tidak rugi jika kita sedikit membuang waktu untuk dapat berpikir ke depan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s