Polemik Lembaga Survei

Hari – hari ini, terutama setelah tanggal 11 Juli minggu lalu, hasil quick count Pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan utama media. Terlepas calon berkumis yang pede dengan satu putarannya, dibalik itu ada hal yang lebih menarik diperbincangkan yaitu melesetnya lembaga survei. Lembaga survei ini mayoritas membuat kesimpulan kalau calon berkumis dapat menang satu putaran, itu artinya dalam pemilihan pada tanggal 11 Juli lalu, calon berkumis ini mendapatkan lebih dari 50% suara. Wow, sangat jumawa memang. Tapi kenyataannya berbeda. Ternyata pasangan Jokowi – Ahok yang menang dan harus putaran kedua dengan finalis Jokowi – Ahok dan calon berkumis tadi. Lembaga survei meleset!

Haruskah menyalahkan lembaga survei?

Melesetnya hasil survei ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pilkada dan Pemilu sebelumnya, lembaga survei ini lumayan akurat. Baik dari segi angka dan urutan pemenang pemilu. Tingkat keakuratan masing – masing lembaga juga berbeda tetapi cenderung memperlihatkan urutan yang sama. Tetapi mengapa Pilkada DKI tidak “nurut” dengan survei ini? inilah yang menarik. Untuk menjawab pertanyaan ini kita memerlukan sudut pandang dari dua sisi intern dari lembaga survei itu sendiri sampai ke persepsi masyarakat terhadap lembaga survei, atau bagaimana cara masyarakat menyikapi hasil dari lembaga survei ini

Dari sisi lembaga survei, ada hal yang sedikit menganggu saya sebagai orang yang sedang belajar statistika. Sepengetahuan saya, tidak ada lembaga survei yang secara gamblang memaparkan metode pengambilan sampel yang digunakan. Pengambilan sampel ini penting karena tidak mungkin lembaga survei mengambil keseluruhan data populasi yang ada. Berapa jumlahnya, dimana tempat mengambilnya, bagaimana bentuk pertanyaan survei nya, dan lain – lain yang lebih bersifat teknis. Masyarakat hanya dipaparkan hasil akhirnya saja. Menurut saya masyarakat berhak tau bagaimana metode yang digunakan agar dapat membandingkan dan memilih hasil yang lebih akurat. Ya walaupun tidak secara gamblang disampaikan, mungkin terkait juga dengan “rahasia dapur” lembaga survei, minimal diberitahukan secara singkat dan jelas bagaimana metode yang digunakan.

Dari sisi masyarakat, seharusnya masyarakat lebih bijak dalam melihat hasil dari survei. Selain mempertimbangkan sisi teknis tadi, masyarakat harus menanam sikap di dalam benaknya bahwa lembaga survei hanyalah sebuah survei, sebuah hasil dari penelitian sejumlah sampel yang diharapkan merepresentasikan perilaku dari sebuah populasi sehingga jangan sampai tergiring opininya hanya karena hasil survei. Kita tidak tahu, apakah yang disurvei itu kebetulan pengambilan sampelnya berada di basis pendukung salah satu calon? memang hasilnya benar, tapi cacat karena pengambilan sampel yang salah dan tidak acak lagi. Cara yang bijak untuk menanggapi hasil dari survei adalah menanamkan sifat skeptisisme. Skeptis dalam artian positif yang berarti tidak termakan hasil survei secara bulat – bulat, tetapi mempertanyakan mengapa hasilnya bisa seperti itu? ini lebih baik. Ya seperti kita memperoleh berita di media, mencari fakta – fakta yang saling berhubungan sehingga menghasilkan suatu hasil seperti hasil dari lembaga survei.

Lembaga Survei Bayaran?

Inilah bagian paling krusial, dari apa yang saya perhatikan, banyak orang berpendapat jika lembaga survei disokong dananya oleh suatu calon, maka sifat independennya dipertanyakan atau cenderung mendukung calon tersebut sehingga hasil surveinya sengaja dimanipulasi untuk membentuk opini. Saya tidak setuju dengan anggapan ini.

Jika lembaga survei menerima dana dari suatu calon, itu masih lumrah. Karena untuk melakukan survei atau mencari data, perlu dana yang tidak sedikit. Bayangkan jika survei suatu pilkada gubernur dengan daerah provinsi yang luas, anggap lah seperti Jawa Barat. Jika sampel yang diambil harus ada di setiap kabupaten/kota, bayangkan ada berapa jumlahnya, ongkos dari kota ke kota, akomodasi untuk si pengambil data, dll. Se-independen-independennya sebuah lembaga survei, tetap saja butuh dana operasional tadi. Kecuali ada orang yang super kaya membuat lembaga survei tanpa perlu bayaran lagi oleh calon – calon kepala daerah tadi.

Jadi mungkin alurnya begini. Pertama si calon ingin tahu elektabilitasnya, sehingga ia butuh jasa lembaga survei. Diberikanlah sejumlah uang untuk operasional. Lalu mulailah lembaga survei bekerja, setelah hasilnya sudah ada, hasil tersebut di presentasikan ke client yaitu si calon tadi. Mengenai perlu atau tidaknya lembaga survei menyampaikan hasil survei ke media menurut saya tidak perlu. Dalam kondisi masyarakat yang masih mudah tergiring opini, hasil itu cukup menganggu pikiran, sehingga hasil survei seharusnya hanya untuk intern tim kampanye sebagai hasil evaluasi kinerja mesin partai (mesin dari tim kampanye kalau calon independen).

Nah, letak kesalahannya, karena merasa sudah membayar, si calon ini bisa saja mempunyai suatu kehendak untuk menempatkan dirinya sendiri serta calon pesaing ke posisi tertentu, lalu meminta hasilnya diberitakan ke publik sehingga diharapkan masyarakat tergiring opininya. Disinilah letak ketidak-independen-an dari lembaga survei jika meng-iya-kan kemauan orang yang membayar.

Namun sulit untuk dapat mengetahui terjadi atau tidak perilaku seperti itu. Bahkan ada suatu lembaga survei yang sudah memploklamirkan diri sebagai tim pemenangan salah satu calon, ini lebih salah lagi karena sudah jelas survei yang dihasilkan hanya untuk menggiring opini, sisi akademis dari pelaksanaan survei begitu saja dicampakkan karena rupiah.

Jika alur dari survei seperti apa yang saya inginkan, normal seperti itu. Apakah suatu calon yang memakai jasa lembaga survei, sudah membayar mahal, tetapi lembaga survei menghasilkan fakta yang tidak enak dari si calon, misalkan dalam kasus survei elektabilitas, si calon menempati posisi terakhir. Jika kasusnya seperti ini, hasil itu jelas tidak perlu diberitakan ke publik, juga tidak perlu dimanipulasi, hanya untuk bahan evaluasi bagi tim kampanye untuk bekerja lebih baik lagi.

Yang Bener Ini, Bukan Yang Di Jalanan

Sering sekali ketika pulang kantor, saya melihat iring-iringan mobil atau motor yang didepannya dikawal oleh voorijder. Walaupun Jakarta jam pulang kantor macet, tapi karena ada voorijder, mereka bisa ‘lancar’ sedikit. Polisi yang mengawal itu tidak jarang memberikan klakson ke kendaraan didepannya agar rombongan bisa lewat. Tetapi di lain hari, saya juga pernah melihat ambulans ditengah kemacetan yang sama sekali tidak bisa jalan, semoga pasien di dalamnya bukan pasien dengan penyakit parah yang perlu penanganan cepat. Ambulans ini juga sudah menyalakan lampunya, dan memberi klakson, sayang, mobil-mobil di depannya seolah-olah ogah minggir. Tidak seperti rombongan yang dikawal oleh voorijder tadi.

Jadi mana yang benar? Saya sudah pernah baca dan teringat lagi, kalau kita punya UU Lalu Lintas (UU Nomor 22 Tahun 2009). Dan di pasal 134 saya menemukan :

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut :

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan ada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ini hal yang menarik! bahkan Presiden sekalipun harus minggir kalau ada ambulans atau pemadam kebakaran mau lewat.

Sayang sekali, sepertinya saat ini ambulans dan pemadam kebakaran perlu voorijder agar orang mau minggir

Lolita

Lolita, salah satu buku yang masuk dalam list 1001 Books You Must Read Before You Die ini memang sangat fenomenal. Tema yang di angkat pun jikalau tidak dapat diterima dengan sedikit saja open minded, pasti tidak ada yang mau baca buku ini. Menarik memang, bagaimana seorang professor berumur setengah baya yang sangat tertarik dengan bocah berumur 12 tahun. Memang ini bukan novel porno sekelas buku stensilan, tapi Vladimir Nabokov dapat menyajikan kisah cinta “aneh” itu menjadi sebuah cerita yang menarik dan dibungkus dengan humor pertentangan psikologis Humbert Humbert dan caranya mendeskripsikan keindahan alam maupun lingkungan selama Humbert membawa Dolores Haze berkeliling Amerika untuk menikmati cinta terlarangnya itu.

Mengenai fisik bukunya, penerbit Serambi kelihatan tidak main-main, memang bukan hardcover sih (dan saya lebih suka yang softcover), tetapi kertas yang digunakan adalah jenis kertas HSSD (kalau nggak salah namanya ini) yang berwarna krem sehingga mata tidak lelah membacanya selama berjam-jam. Dimensi buku juga tidak terlalu besar, standar lah menurut saya, tidak lebih besar dari buku Harry Potter. Design sampulnya benar-benar sudah merepresentasikan deskripsi fisik dari sang Lolita, sebuah kaki jenjang dan jelas bukan punya ABG, tetapi bocah berumur 12 tahun.

Alur ceritanya dimulai dari masa kecil Humbert di Eropa, lalu pindah ke Amerika dan menumpang menginap (mungkin mirip dengan indekost) di rumah suatu keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak. Awalnya Humbert seperti keberatan untuk tinggal disana karena lingkungannya yang menurut dia tidak sesuai dengan seleranya, tetapi semua berubah ketika rumah itu ternyata juga dihuni oleh seorang bocah perempuan berumur 12 tahun, anak dari ibu yang punya rumah, dan yang membuatnya tertarik karena teringat seorang bocah yang merupakan pacar dari Humbert ketika bocah juga.

Entah memang takdir Tuhan, si ibu dari anak itu meninggal karena kecelakaan, dan akhirnya tinggal mereka berdua, walaupun ketika kejadian Lolita tidak berada dirumah melainkan sedang di acara kemping bersama teman-temannya, setelah itu cerita berkisar di petualangan mereka berdua mengelilingi Amerika dengan menggunakan mobil. Berbagai cerita lucu, mengenaskan, membahayakan, mencurigakan, dan lain-lainnya mereka alami. Hingga berujung kepada Lolita dibawa oleh orang dan akhirnya hamil dengan orang lain itu.

Memang buku ini adalah bacaan dewasa, anak kecil jika membaca buku ini mungkin akan banyak bertanya-tanya mengapa bisa begini dan begitu. Bagi saya ini memang bacaan yang bagus. Cerita yang diusung dari segi temanya juga menarik, tidak perlu takut anda menjadi pedofilia ketika setelah membaca ini. Justru anda akan menemukan betapa cinta itu memang buta. Buta segalanya, juga termasuk umur Open-mouthed smile

Main Hitung-Hitungan TransJakarta

Image
Bis TransJakarta

Pagi ini (6/7) saya membaca sebuah berita di harianThe Jakarta Post tentang janji gubernur jakarta yang terpilih tahun 2007 lalu, yaitu Fauzi Bowo yang terbukti ingkar janjinya untuk membangun 15 koridor, dan hanya berhasil membuat 11 koridor yang akan dibuka akhir tahun ini. Itupun 11 koridor mayoritas peninggalan gubernur yang lalu yaitu Sutiyoso. Lalu saya menemukan sebuah data berikut dari harian tersebut :

The city now operates at total of 554 Transjakarta buses on 11 routes that cover 183.6 kilometers.

Dengan iseng, saya mengolah data diatas untuk mengetahui sebab mengapa saya harus menunggu minimal 20 menit sampai 1 jam untuk dapat naik bis TransJ saat pulang kantor.

554 bis terdapat di 11 rute (koridor), berarti masing-masing koridor mempunyai sekitar 50 buah bis. Karena bis-bis ini melayani perjalanan pulang pergi, jadi kita bagi dua lagi menjadi 25 buah bis. Dan area jalan yang tercover oleh TransJ ini 183.6 kilometer, jika kita bagi rata dengan 11 koridor, masing-masing koridor mempunyai jarak sekitar 16.7 km. Sangat masuk akal perhitungan jarak koridor ini.

Selanjutnya, jika saya distribusikan 25 bis itu ke jarak 16.7 km. Anggaplah jarak 16.7 km ini sebuah garis lurus, jika jarak bis itu sama, maka jarak antar bis adalah 1.5 km. Dan saya jadi ingat bis ini hanya boleh melaju maksimal dengan kecepatan 50 km/jam (dalam kenyataannya bisa kurang atau bahkan lebih?). Anggap lah jika bis ini selalu melaju dengan 50 km/jam, maka untuk satu titik halte tempat saya menunggu, saya harus menunggu selama 1.8 menit yang diperoleh dari 1.5 km dibagi dengan 50 km/jam.

1.8 menit itu waktu yg sebentar saudara-saudara. tapi yg saya alami sehari-hari selama satu bulan lebih ini bisa 10 kalinya. Mengapa?

Pertama adalah metode saya menghitung sampai keluar angka 1.8 menit itu. Terlalu ideal sekali. Tidak mungkin bis ini selalu melaju dengan kecepatan konstan 50 km/jam. Seakan-akan Jakarta itu kota Kuala Kapuas yang jalanannya hanya ramai ketika malam takbiran dan malam tahun baru. Saya tidak memperhitungkan jalanan macet, jalur TransJ yg diserobot mobil/motor, lampu merah, rombongan atau konvoi pengajian, supporter Persija, dan lain-lain. Belum lagi apakah benar 554 bis itu benar-benar fungsional? saya juga meragukan. Belum lagi distribusi jumlah bis tiap koridor yang jelas tidak sama, koridor 1 keliatannya lebih banyak daripada koridor 2 (mungkin). Belum lagi mengantri karena banyaknya pengguna moda transportasi ini. Memang perlu sekali-kali saya mencatat waktu saya menunggu mulai dari membayar tiket masuk hingga terangkut ke dalam bis.

Lalu apakah hitungan saya ini berguna? kadang perhitungan kasar seperti ini, dengan banyak asumsi, ikut membantu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mungkin metode probabilistik akan jauh lebih akurat lagi.