Cerita Hilangnya “…kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” di Pembukaan UUD 1945

Mohammad Hatta (12 Agustus 1902 - 14 Maret 1980) - Wikipedia
Mohammad Hatta (12 Agustus 1902 – 14 Maret 1980) – Wikipedia

Pembukaan UUD 1945 Digugat

Pada sore harinya aku menerima telepon dari Tuan Nishiyama, pembantu Admiral Maeda, yang menanyakan, dapatkah aku menemui seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishiyama sendiri akan menjadi juru bahasyan. Aku persilakan mereka datang. Opsir itu, yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun dan menginformasikan bahwa wakil – wakil umat Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepan, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya menganai rakyat yang beragama Islam. Akan tetapi, tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan “diskriminasi” terhadap mereka golongan minoritas. Jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang – Undang Dasar, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan tidak mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin – pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun. Mungkin waktu itu Mr. A. A Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang 90 persen jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi. Pembukaan Undang – Undang Dasar adalah pokok daripada pokok sehingga harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar pokok itu hanya mengikat sebagian dari rakyat INdonesia, sekalipun yang terbesar, itu dirasakan oleh golongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu, kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengadung diskriminasi itu, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.

Karena opsir Angkatan laut Jepang itu sungguh – sungguh menyukai Indonesia merdeka yang bersatu sambil mengingatkan pula kepada semboyan yang selama ini didengung-dengungkan “Bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh”, perkataannya itu berpengaruh juga atas pandanganku. Tergambar di mukaku perjunganku yang lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia merdeka bersatu dan tidak terbagi-bagi. Apakah Indonesia merdeka yang baru saja dibentuk akan pecah kembali adan mungkin terjajah lagi karena suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi? Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatera akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik divide et impera, politik memecah dan menguasai. Setelah aku terdiam sebentar, kukatakan kepadanya bahwa esok hari dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan akan kukemukakan masalah yang sangat penting itu. Aku minta ia menyabarkan sementara pemimpin – pemimpin Kristen yang berhati panas dan berkepala panas itu supaya mereka jangan terpengaruh oleh propaganda Belanda.

Toleransi Para Pemimpin Islam

Karena begitu serius rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikoesoemo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin – pemimpin tersebut pada waktu itu benar – benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa.

Pada waktu itu kami dapat menginsafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyak dengan menghilangkan perkataan “Ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Dalam negara Indonesia yang kemudian memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tiap – tiap peraturan dalam kerangka syariat Islam, yang hanya mengenai orang Islam, dapat dimajukan sebaga rencana undang – undang ke DPR yang setelah diterima oleh DPR mengkikat umat Islam Indonesia. Dengan cara begitu, lambat laun terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem syariat Islam yang teratur dalam undang – undang, berdasarkan Al Quran dan Hadis, yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang. Orang tidak perlu mengambil saja dari syariat Islam yang berlaku dahulu di negeri – negeri ARab dalam abad ke -8, ke – 9, atau ke – 10 yang pada waktu itu sesuai pula dengan keadaan masyarakat disitu.

Perbedaan hukum antara penduduk yang beragama Islam atau beragama Kristen akan terdapat terutama dalam bidang hukum keluarga. Dalam bidang hukum perdata lainnya, hukum perniagaan dan hukum dagang tidak perlu ada perbedaan. Dalam bidang – bidang ini mesti ada persatuan hukum bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Mungkin di sana – sini ada pengaruh adat sedikit dalam melaksanakan hukum, tetapi tidak akan mempengaruhi pokoknya yang asasi. Misalnya hukum yang menjadi dasar pembayaran dengan wesel atau cek sementara tidak dijalankan pada beberapa bagian Indonesia. Akan tetapi, itu tidak berati bahwa dasar perhubungan wesel dan cek tidak laku disitu.

Kira – kira pukul 09.30 sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibuka oleh ketuanya, Sukarno. Perubahan yang disetujui lima orang tadi, sebelum rapat resmi, disetujui oleh sidang lengkap Panitia Persiapan Kemerdekaan dengan suara bulat. Sesudah itu, dipersoalkan Undang – Undang Dasar seluruhnya dengan mengadakan sedikit perubahan di sana-sini yang tidak prinsipil. Yang prinsipil hanya perubahan dalam Pembukaan yang tersebut tadi, yang diterima dengan suara bulat.

disadur dari buku Untuk Negeriku, sebuah Otobiografi Mohammad Hatta, Jilid 3, hal 95 -98.

—————————————

¬†Saya mengetik ulang potongan isi buku tersebut dengan maksud agar kita semua tahu, inilah kata salah satu bapak pendiri Republik ini tentang syariat Islam. Bukan masalah hilangnya “syariat Islam” di Pembukaan UUD 1945, tetapi selain itu banyak hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk saya sendiri dan teman – teman pembaca note ini. Saya merasakan adanya sebuah keberanian dalam pengambilan keputusan, berani karena Bung Hatta percaya sepenuhnya dengan perkataan salah satu opsir Jepang itu. Mungkin saja kan Bung Hatta menunda rapat untuk membicarakan hal tsb dan mengecek kebenaran berita itu, tetapi karena taruhannya adalah pecahnya Republik, beliau dengan sigap langsung membawa masalah ini untuk dibicarakan. Jika ada yang meragukan sifat dan sikap seorang Bung Hatta sebagai muslim, karena berani mengambil keputusan demikian, saya juga membaca di halaman lain buku ini bahwa selama 11 tahun beliau di sekolah di Belanda, beliau tetap menjalankan perintah agama (tidak minum minuman beralkohol, menjaga pergaulan dengan wanita, dll) . Sebelum itu juga, sebelum beliau berangkat ke Belanda, di Bukittinggi beliau juga rajin belajar agama oleh seorang Syekh di Batuhampar. Beliau juga keturunan ulama besar di Batuhampar.

 Selain itu, untuk teman-teman non Muslim yang kebetulan membaca note ini, inilah yang Bung Hatta inginkan, jika terdapat peraturan syariat Islam, hanya berlaku untuk yang beragama Islam saja. Namun sayangnya di beberapa daerah menerapkan ini kepada seluruh warganya. Sehingga sering timbul berbagai percikan-percikan api karena perbedaan agama ini. Bayangkan bagaimana kita harus menjalankan hukum dimana hukum itu tidak berlaku untuk kita? Jangan sampai negeri ini seperti yang Bung Hatta takutkan, terpecah-pecah kembali.

Sengaja saya post ulang, menjelang ulang tahun Bung Hatta ke 112 tahun pada tanggal 12 Agustus nanti

Satu pemikiran pada “Cerita Hilangnya “…kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” di Pembukaan UUD 1945

  1. Reblogged this on Pembaca Angin and commented:
    Saya jadi sedikit tergambarkan betapa keputusannya memang berat saat itu, dan memang ‘toleran’nya kaum muslim Indonesia. Tapi di sisi lain saya lega, bapak-bapak pendiri negeri ingin negeri kita diatur dengan syariat islam. Ada yang sedikit kurang, dan harusnya itu diperbaiki oleh generasi selanjutnya. Semoga diri ini diberkahi untuk melihat kebenaran dengan pandangan yang jernih. Aamiin.

    *anyway jadi penasaran siapa itu Maeda

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s