Pendidikan dan Konstitusi, Oleh Utomo Dananjaya

Tulisan dibawah ini adalah tulisan milik Utomo Dananjaya yang dimuat pada kolom Opini harian Kompas edisi 1 Februari 2013

————————–

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian yang paling lemah kesadaran hukumnya. Betapa tidak! Kebijakan yang mereka buat bahkan ada yang melanggar UUD 1945.

Banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) juga diabaikan atau

disiasati dengan berbagai cara. Semua keputusan MK ataupun MA berkaitan dengan tindak diskriminasi.

Empat contoh kasus

Pertama, MK pernah mengeluarkan putusan atas uji materi terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hasilnya, UU APBN 2005, 2006, 2007 dinyatakan tidak memenuhi amanat amendemen UUD 1945 soal pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Tiga tahun berturut-turut keputusan ini dikeluarkan tanpa ada langkah konkret dari pemerintah untuk tunduk pada putusan hukum tersebut.

MK telah menetapkan, APBN untuk pendidikan tahun anggaran 2006 sekurang-kurangnya sebesar 20 persen. Itu artinya pemerintah tidak punya pilihan selain memenuhi anggaran minimal tersebut. Pemerintah seharusnya bisa memahami makna kata ”prioritas” dalam amendemen UUD 1945 dan segera mengalokasikan dana pendidikan sesuai amanat tersebut. Ketidakpahaman atas makna ”prioritas” menimbulkan tindakan pelanggaran keadilan, yaitu tidak semua warga negara memperoleh hak pendidikan, atau sebagian warga negara didiskriminasikan, atau pemerintah mendiskriminasikan sebagian warga negara.

Kedua, tahun 2010, MK membatalkan UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai melanggar UUD 1945. Pelaksanaan UU tersebut mengakibatkan orang miskin tak dapat mengakses pendidikan.

Hal ini sangat mudah diidentifikasi sebagai bentuk inkonstitusional Mendikbud karena melahirkan kebijakan yang sangat bertentangan dengan amanat UUD 1945. Dengan UU ini pemerintah dianggap memperlakukan warga negara secara berbeda. Warga negara miskin tidak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan kata lain, pemerintah (baca: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud) melakukan diskriminasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Ketiga, pembubaran penyelenggaraan ujian nasional (UN) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili tuntutan masyarakat sipil terhadap pemerintah. Penyelenggaraan UN dianggap tak melindungi hak asasi manusia, hak asasi anak, dan hak pendidikan.

Kalah di peradilan tingkat pertama, pemerintah naik banding pada pengadilan tinggi dan ditolak. Kasasi yang diajukan pemerintah ke MA juga akhirnya ditolak. Artinya, MA sependapat dengan keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Namun, terhadap penolakan kasasi tersebut, pemerintah tak menghiraukannya dan terus melaksanakan UN yang telah dianggap tidak melindungi hak asasi anak dan hak pendidikan.

Keempat, pembatalan Pasal 50 Ayat (3) UU No 20/2003 tentang Sisdiknas oleh MK. Pasal ini adalah dasar hukum keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI).

Pemerintah menyelenggarakan RSBI/SBI dengan mengorbankan sebagian besar pelajar dan mengistimewakan pelajar RSBI/SBI. Kebijakan ini dianggap tindak diskriminasi terhadap sebagian besar pelajar. Dalam persidangan di MK bahkan muncul istilah peng-”kasta”-an.

Pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, wajib segera membubarkan RSBI/SBI. Namun, yang terjadi, Mendikbud justru mengulur waktu dan berusaha menyiasati putusan ini dengan berencana mengubah ”wajah” RSBI menjadi sekolah mandiri.

Tidak peka

Keempat putusan tersebut, tiga putusan MK dan satu putusan MA, membuktikan sejumlah kebijakan Kemdikbud bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.

Jika putusan-putusan itu diabaikan, kita tidak bisa menyimpulkan lain kecuali bahwa Mendikbud tidak peka atau tidak mengerti bahwa pendidikan harus diselenggarakan dengan demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, sulit dipahami bagaimana mungkin pendidikan karakter tentang demokrasi, berkeadilan, dan tidak diskriminatif akan bisa ditegakkan oleh menteri yang tidak peka dan mengabaikan tindakan diskriminatif? Belum lagi soal perubahan Kurikulum 2013 yang banyak menuai kritik itu.

Kita berharap Pilpres 2014 memilih presiden yang baru yang sungguh-sungguh paham makna demokrasi, berkeadilan, dan tidak diskriminasi dalam pendidikan. Artinya, presiden terpilih nanti harus pula mengangkat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang betul-betul memahami makna ”prioritas” dalam pendidikan dan dengan teguh melaksanakan amanat konstitusi.

Utomo Dananjaya Direktur Institute for Education Reform (IER)Universitas Paramadina

Iklan

Risalah Sarjana, oleh Sartika Dian Nuraini

berikut adalah tulisan berjudul Risalah Sarjana, karya Sartika Dian Nuraini yang dimuat oleh harian Kompas, 16 Januari 2013

———-

Sarjana adalah potret terang di depan kamera. Ia menyungging senyum semringah, memakai toga dan baju kebesaran, dengan latar belakang lukisan buku-buku berjilid klasik yang sangat jarang ada di Indonesia, ditambahi kehangatan senyum anggota keluarga. Foto itu kelak adalah tanda sejarah yang meneguhkan keberadaan hingga prestise seseorang, bahkan seluruh keluarganya. Klik!

Kesarjanaan adalah perayaan kerumunan dan keramaian, pengeras suara, acara makan bersama, dan doa. Dalam proses pengesahan seorang sarjana dalam wisuda. Kegirangan dan keceriaan dengan mengabsenkan keheningan dan kekhusyukan. Perayaan kesarjanaan bukan perayaan literasi.

Kata-kata tidak lagi menjadi pengesahan kesarjanaan sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi peradaban. Setiap tahun, ribuan orang boleh saja ditahbiskan menjadi sarjana, tetapi sungguh sangat sedikit yang akan meninggalkan kata-kata yang berharga hasil permenungan, pengendapan dalam pikiran, dan kegelisahan intelektualitas kesarjanaan. Tak ada tagihan moral dan akademis tentang keilmuan, intelektualitas, kecendekiaan, serta kemanusiaan yang bersifat sosial, politik, pendidikan, dan budaya.

Manusia ekonomistik

Sebagai gantinya, menjadi sarjana adalah menjadi manusia ekonomistik. Sarjana adalah manusia pencari dan pencetak uang bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Maka, pengesahan dilakukan dengan mencari kerja. Pengukuhan seseorang menjadi sarjana disempurnakan dengan menjadi pekerja. Kutukan seorang sarjana jika dirinya menganggur. Orangtua, lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara akan menagih seorang sarjana untuk cepat-cepat menjadi manusia pencari kerja. Maka, para sarjana bergerak dan berjejal menjadi manusia pelamar kerja dalam bursa kerja.

Dalam kerumunan di bursa kerja ini, tak perlu lagi membedakan latar belakang studi sastra, teknik, politik, sejarah, dan lain-lain. Tak penting ilmu yang mereka pelajari di kampus selama beberapa tahun, toh perusahaan juga sadar bahwa sarjana itu harus dididik lagi agar sesuai dengan dunia kerja.

Di Indonesia, menjadi sarjana adalah menjadi manusia kota dan menjadi manusia kantoran. Dalam imajinasi mereka, sarjana adalah manusia tanpa keringat, manusia yang enggan melipatkan lengan baju ke atas, manusia yang enggan menyentuh tanah.

Biografi sarjana Indonesia mengesankan bahwa menjadi sarjana adalah manusia yang enggan pulang membangun tempat asalnya. Soedjatmoko (1972) pernah mengatakan, ”Lulusan universitas-universitas di Indonesia makin lama makin berorientasi pada kota-kota. Harapan mereka tentang karier, tingkat hidup, serta gaya hidup seolah-olah terikat pada kota. Padahal, sudah menjadi terang bahwa sebagian kemampuan kita harus kita memanfaatkan tidak hanya untuk memperluas sektor modern, tetapi juga untuk menggairahkan kembali dan memperkuat kehidupan di desa-desa.”

Masuk perguruan tinggi adalah jalan meninggalkan desa-desa dengan menjadi manusia kantor mewarisi rasa elite-birokrat yang priayi.

Namun, saat bekerja, sebagian besar makna kerja perlahan mulai menghilangkan rasa kemanusiaan, keilmuan, religiusitas. Semua hal yang sakral dan vital itu akan terpinggirkan oleh pamrih uang dan gengsi sosial. Kerja yang merakyat dianggap merendahkan. Mereka alpa makna bekerja.

Kehilangan martabat

Makna pendidikan dalam bekerja terasa kabur dan dangkal. Latar belakang dan jenjang pendidikan di Indonesia sepertinya sudah tidak memartabatkan.

Kita telah kehilangan figur sarjana dalam arti keilmuan dan pengabdian sebagai laku kesarjanaan. Suluh dan risalah pemartabatan manusia menguap dalam mentalitas dan etos kesarjanaan yang kian memudar dan buram. Sarjana kini adalah hamba ekonomi dan bisa melakukan apa pun untuk memenuhinya, menjual martabat ilmu, menggadaikan kemanusiaan, dan mengubur etos belajar.

Saya teringat sajak Agus R Sarjono berjudul Sajak Palsu yang ditulis tahun 1998: ”Masa sekolah demi masa sekolah berlalu, mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu, sebagian menjadi guru, ilmuwan atau seniman palsu.” Sarjana semestinya bermartabat!

SARTIKA DIAN NURAINI Penyair, Anggota Bale Sastra Indonesia-Solo