Demografi ‘Penganut’ Atheis Tahun 2012

Tadi malam saya menemukan suatu dokumen hasil press release survei yang diadakan oleh WIN Gallup International, suatu perusahaan yang bergerak di bidang market research dan polling bermarkas di Swiss. Topik survei yang dibahas sangat menarik yaitu tentang religiousity index dan atheism level. Melalui tulisan ini saya akan menyajikan beberapa fakta menarik tentang religius dan atheisme dari hasil survei tersebut. Untuk hasil yang lebih lengkap saya menyarankan pembaca untuk mencari langsung dokumen press release Global Religious and Atheism Index 2012.

Religiousity Index adalah persentase dari populasi yang mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang religius dengan pertanyaan “Terlepas dari sering hadir di tempat ibadah atau tidak, apakah anda seorang yang religius, tidak religius, atau meyankinkan diri sebagai ateis?”

Sedangkan Atheism Index adalah persentase dari populasi yang mendeskripsikan dirinya sebagai ateis melalu jawaban diatas.

Survei ini dibangun berdasarkan sampel berukuran 51927 orang yang diwawancarai dari 57 negara yang ada di dunia. Wawancara dilakukan lewat telepon, tatap muka, dan secara online dilakukan dalam rentang waktu November 2011 sampai Januari 2012. Margin error dalam survei ini yaitu 3-5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

  • Secara umum, 59% responden mengaku sebagai orang yang religius. Religius di sini didefinisikan sebagai orang yang rajin beribadah. 23% tidak religius (masih beragama tetapi jarang beribadah), 13% mengaku sebagai atheis (non – believer juga termasuk), dan 5% lainnya menolak untuk menjawab.
  • Ternyata orang yang berpenghasilan rendah 17% lebih religius ketimbang orang yang berpenghasilan tinggi. Tingkat penghasilan dibagi menjadi 5 kategori mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi disesuaikan dengan keadaan negara tersebut. Proporsi masing kategori penghasilan yaitu 66%, 65%, 56%, 51%, dan 49%. Orang yang berasal dari kategori penghasilan terbawah 66% mengaku sebagai orang yang religius sedangkan orang yang berasal dari kategori penghasilan teratas hanya 49% yang mengaku religius
  • Ateis didominasi oleh orang yang berumur tidak lebih dari 65 tahun
  • Semakin tinggi pendidikan yang dicapai, semakin tinggi jumlah orang yang ateis. Tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga kategori yaitu no-education, secondary, dan high level (university). Pada golongan no-education hanya 7% yang mengaku sebagai atheis sedangkan pada high level education 19% mengaku sebagai atheis.
  • Atheis didominasi oleh pria
  • Ghana, Nigeria, Armenia, Fiji dan Macedonia merupakan lima negara paling religius (Religiousity Index-nya terbesar)
  • China, Jepang, Rep Ceko, Prancis, dan Korea Selatan merupakan lima negara paling tinggi nilai atheism index nya
  • Dibandingkan dengan hasil survei tahun 2005, Vietnam dan Irlandia yang paling banyak mengalami penurunan religiousity index hingga -24%
  • Dibandingkan dengan hasil survei tahun 2005, Prancis dan Rep Ceko yang paling banyak mengalami kenaikan atheism index hingga 15%.
  • Atheis paling banyak ditemukan di bagian Asia Utara dan Eropa Barat (total 56% dari keseluruhan atheis). Sedangkan orang yang religius paling banyak ditemukan di Afrika, Amerika Latin dan Asia Selatan.
  • 14% dari populasi negara anggota G-7 (US, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang) adalah atheis. Hanya 48% yang mengaku sebagai orang yang religius.

Hasil survei diatas sangat menarik, jika dilihat sekilas, mayoritas negara dengan populasi atheis terbesar adalah negara maju. Hal ini mungkin terjadi apabila seseorang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak terpikir lagi olehnya sisi agama maupun kepercayaan. Memang dalam merayakan natal atau hari keagamaan lainnya masih banyak ditemui di negara-negara tersebut. Tetapi merayakan hari besar keagamaan hanya dipandang sebagai tradisi, bukan sebagai hari besar keagamaan.

Mungkin ada yang bertanya-tanya dimana posisi Indonesia? sayang sekali, Indonesia tidak masuk dalam 57 negara yang disurvei. Padahal melihat populasi agama di Indonesia sangat menarik. Menurut data BPS hasil sensus penduduk 2010, 87% penduduk Indonesia beragama Islam, 7% beragama Kristen, 3% beragama Katolik, 2% beragama Hindu, 1% beragama Buddha dan sisanya Konghucu termasuk agama lainnya (kepercayaan lokal, kejawen, dll). Berhubung negara kita masih lumayan tabu mengaku sebagai atheis, tetapi hal ini tentu tidak mengurangi seberapa menariknya jikalau Indonesia masuk dalam pengambilan sampel survei ini. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, survei ini menggunakan metode interview, bukan dari pengambilan sampel lalu dilihat kartu tanda penduduknya (KTP), saya meragukan di luar negeri sana ada atau tidak KTP mencantumkan agama atau kepercayaan. Kalau ditanya langsung, itu lebih akurat ketimbang melihat agama di KTP.

Bagaimana menyikapi hasil survei ini ya sikapilah dengan kepala dingin. Janganlah kita seperti kaum bigot diluar sana yang memaksakan keyakinan ke orang lain. Jangan anggap hasil diatas sebagai “oh yaudah, berarti kita atheis aja, toh mereka ga perlu berdoa ama Tuhan bisa jadi negara maju”. Pernyataan ini sangat salah. Mereka adalah orang yang bekerja keras duluan baru meraih sukses dan cenderung jadi atheis. Bukan menjadi atheis duluan baru meraih sukses. Amat salah paham sekali kalau tiba-tiba saya menjadi atheis agar tingkat pendidikan saya menjadi tinggi. Fakta diatas hanya mengatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi cenderung menjadi seorang atheis. Bukan sebaliknya. Jadi hanya mimpi di siang bolong kalau setelah baca post ini anda menjadi atheis lalu dipandang sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Hal serupa juga berlaku dalam hal kategori income.

Sekian post kali ini tentang Global religiousity index dan atheism index 😀

Iklan

Polemik Lembaga Survei

Hari – hari ini, terutama setelah tanggal 11 Juli minggu lalu, hasil quick count Pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan utama media. Terlepas calon berkumis yang pede dengan satu putarannya, dibalik itu ada hal yang lebih menarik diperbincangkan yaitu melesetnya lembaga survei. Lembaga survei ini mayoritas membuat kesimpulan kalau calon berkumis dapat menang satu putaran, itu artinya dalam pemilihan pada tanggal 11 Juli lalu, calon berkumis ini mendapatkan lebih dari 50% suara. Wow, sangat jumawa memang. Tapi kenyataannya berbeda. Ternyata pasangan Jokowi – Ahok yang menang dan harus putaran kedua dengan finalis Jokowi – Ahok dan calon berkumis tadi. Lembaga survei meleset!

Haruskah menyalahkan lembaga survei?

Melesetnya hasil survei ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pilkada dan Pemilu sebelumnya, lembaga survei ini lumayan akurat. Baik dari segi angka dan urutan pemenang pemilu. Tingkat keakuratan masing – masing lembaga juga berbeda tetapi cenderung memperlihatkan urutan yang sama. Tetapi mengapa Pilkada DKI tidak “nurut” dengan survei ini? inilah yang menarik. Untuk menjawab pertanyaan ini kita memerlukan sudut pandang dari dua sisi intern dari lembaga survei itu sendiri sampai ke persepsi masyarakat terhadap lembaga survei, atau bagaimana cara masyarakat menyikapi hasil dari lembaga survei ini

Dari sisi lembaga survei, ada hal yang sedikit menganggu saya sebagai orang yang sedang belajar statistika. Sepengetahuan saya, tidak ada lembaga survei yang secara gamblang memaparkan metode pengambilan sampel yang digunakan. Pengambilan sampel ini penting karena tidak mungkin lembaga survei mengambil keseluruhan data populasi yang ada. Berapa jumlahnya, dimana tempat mengambilnya, bagaimana bentuk pertanyaan survei nya, dan lain – lain yang lebih bersifat teknis. Masyarakat hanya dipaparkan hasil akhirnya saja. Menurut saya masyarakat berhak tau bagaimana metode yang digunakan agar dapat membandingkan dan memilih hasil yang lebih akurat. Ya walaupun tidak secara gamblang disampaikan, mungkin terkait juga dengan “rahasia dapur” lembaga survei, minimal diberitahukan secara singkat dan jelas bagaimana metode yang digunakan.

Dari sisi masyarakat, seharusnya masyarakat lebih bijak dalam melihat hasil dari survei. Selain mempertimbangkan sisi teknis tadi, masyarakat harus menanam sikap di dalam benaknya bahwa lembaga survei hanyalah sebuah survei, sebuah hasil dari penelitian sejumlah sampel yang diharapkan merepresentasikan perilaku dari sebuah populasi sehingga jangan sampai tergiring opininya hanya karena hasil survei. Kita tidak tahu, apakah yang disurvei itu kebetulan pengambilan sampelnya berada di basis pendukung salah satu calon? memang hasilnya benar, tapi cacat karena pengambilan sampel yang salah dan tidak acak lagi. Cara yang bijak untuk menanggapi hasil dari survei adalah menanamkan sifat skeptisisme. Skeptis dalam artian positif yang berarti tidak termakan hasil survei secara bulat – bulat, tetapi mempertanyakan mengapa hasilnya bisa seperti itu? ini lebih baik. Ya seperti kita memperoleh berita di media, mencari fakta – fakta yang saling berhubungan sehingga menghasilkan suatu hasil seperti hasil dari lembaga survei.

Lembaga Survei Bayaran?

Inilah bagian paling krusial, dari apa yang saya perhatikan, banyak orang berpendapat jika lembaga survei disokong dananya oleh suatu calon, maka sifat independennya dipertanyakan atau cenderung mendukung calon tersebut sehingga hasil surveinya sengaja dimanipulasi untuk membentuk opini. Saya tidak setuju dengan anggapan ini.

Jika lembaga survei menerima dana dari suatu calon, itu masih lumrah. Karena untuk melakukan survei atau mencari data, perlu dana yang tidak sedikit. Bayangkan jika survei suatu pilkada gubernur dengan daerah provinsi yang luas, anggap lah seperti Jawa Barat. Jika sampel yang diambil harus ada di setiap kabupaten/kota, bayangkan ada berapa jumlahnya, ongkos dari kota ke kota, akomodasi untuk si pengambil data, dll. Se-independen-independennya sebuah lembaga survei, tetap saja butuh dana operasional tadi. Kecuali ada orang yang super kaya membuat lembaga survei tanpa perlu bayaran lagi oleh calon – calon kepala daerah tadi.

Jadi mungkin alurnya begini. Pertama si calon ingin tahu elektabilitasnya, sehingga ia butuh jasa lembaga survei. Diberikanlah sejumlah uang untuk operasional. Lalu mulailah lembaga survei bekerja, setelah hasilnya sudah ada, hasil tersebut di presentasikan ke client yaitu si calon tadi. Mengenai perlu atau tidaknya lembaga survei menyampaikan hasil survei ke media menurut saya tidak perlu. Dalam kondisi masyarakat yang masih mudah tergiring opini, hasil itu cukup menganggu pikiran, sehingga hasil survei seharusnya hanya untuk intern tim kampanye sebagai hasil evaluasi kinerja mesin partai (mesin dari tim kampanye kalau calon independen).

Nah, letak kesalahannya, karena merasa sudah membayar, si calon ini bisa saja mempunyai suatu kehendak untuk menempatkan dirinya sendiri serta calon pesaing ke posisi tertentu, lalu meminta hasilnya diberitakan ke publik sehingga diharapkan masyarakat tergiring opininya. Disinilah letak ketidak-independen-an dari lembaga survei jika meng-iya-kan kemauan orang yang membayar.

Namun sulit untuk dapat mengetahui terjadi atau tidak perilaku seperti itu. Bahkan ada suatu lembaga survei yang sudah memploklamirkan diri sebagai tim pemenangan salah satu calon, ini lebih salah lagi karena sudah jelas survei yang dihasilkan hanya untuk menggiring opini, sisi akademis dari pelaksanaan survei begitu saja dicampakkan karena rupiah.

Jika alur dari survei seperti apa yang saya inginkan, normal seperti itu. Apakah suatu calon yang memakai jasa lembaga survei, sudah membayar mahal, tetapi lembaga survei menghasilkan fakta yang tidak enak dari si calon, misalkan dalam kasus survei elektabilitas, si calon menempati posisi terakhir. Jika kasusnya seperti ini, hasil itu jelas tidak perlu diberitakan ke publik, juga tidak perlu dimanipulasi, hanya untuk bahan evaluasi bagi tim kampanye untuk bekerja lebih baik lagi.